Kok Bisa 11 Pemerintah Daerah Ini Gagal Bayar THR PNS Padahal APBD Gemuk

admin3 minggu ago

6 9 minutes read

Saat menjelang Lebaran, hati pegawai mudah gelisah. Rasa khawatir itu nyata ketika muncul kabar soal gagal bayar thr pns yang menyentak publik. Saya terbayang cemas keluarga menunggu, sementara dokumen anggaran terlihat tebal di atas meja.

Artikel ini membuka bagaimana beberapa pemda gagal thr muncul meski APBD besar. Di Kuningan, misalnya, pencairan tertunda sampai sepekan jelang Idulfitri 2023 dan Sekretaris BPKAD menyebut target paling lambat Senin 17/4/2023.

Kita akan menelaah selisih antara angka di kertas dan kas riil, serta mengurai mengapa prioritas pembayaran bisa terhambat. Pembahasan mencakup regulasi terbaru, beban ganda April, dan opsi pergeseran pos anggaran.

Tujuan singkatnya: memberi pembaca berita yang jelas, empatik, dan praktis agar memahami akar persoalan serta langkah nyata yang bisa diambil oleh daerah dan pusat.

Gambaran umum: gelombang gagal bayar THR PNS di sejumlah daerah

Gelombang penundaan pencairan tunjangan menunjukkan celah antara angka anggaran dan kas riil di banyak daerah.

Beberapa wilayah mengalami antrean pencairan yang membuat pns pppk dan keluarga resah menjelang Lebaran. Publik menyorot kontras antara APBD besar dan kondisi kas yang tak siap.

Instruksi Mendagri melalui SE 900/2069/SJ mendorong percepatan pembayaran dan opsi pergeseran anggaran sebelum Perubahan APBD. Namun, implementasi sering terhambat oleh struktur pos belanja dan tekanan pengeluaran pada periode yang sama.

Banyak orang mempertanyakan mengapa pembayaran rutin bisa terhenti meski jadwal dapat diprediksi.
Isu ini memicu diskusi tentang tata kelola fiskal, transparansi, dan akuntabilitas kepala daerah.
Ada pula kebingungan publik ketika istilah teknis dipakai tanpa penjelasan yang jelas.

Aspek	Dampak	Tindakan Pusat
Arus kas daerah	Penundaan pencairan	SE 900/2069/SJ: percepatan dan pergeseran anggaran
Teknis penganggaran	Keterbatasan fleksibilitas belanja	Optimalisasi pos belanja gaji/tunjangan
Dampak sosial	Kecemasan keluarga menjelang Lebaran	Komunikasi publik dan transparansi

Data lapangan dari Kuningan: THR tersendat meski DAU turun

Kas di daerah Kuningan menunjukkan ketegangan saat pencairan menjelang Lebaran. Sepekan sebelum Idulfitri 2023, tunjangan belum masuk rekening, memaksa pegawai menunggu kepastian.

Kronologi pencairan dan janji pembayaran jelang Idulfitri

Sekretaris BPKAD Otang Setiawan memberi penjelasan bahwa pembayaran dijanjikan paling lambat tanggal 17/4/2023. Janji itu memberi kepastian psikologis bagi orang yang menunggu.

Masalah teknis: DAU terpos-pos dan beban gaji dobel di bulan April

DAU tahun itu diposkan per program sehingga tidak mudah dipindah untuk menutup kekurangan kas. April menanggung gaji rutin bersamaan dengan THR, sementara ruang fiskal bulanan tipis.

Arus kas tertekan karena gaji bulanan ≈ Rp60 miliar, alokasi per bulan Rp71 miliar.
Beban selanjutnya adalah gaji ke-13 di Juni yang kembali menuntut kesiapan.

Aspek	Angka	Keterangan
Alokasi tahunan	Rp856 miliar	DAU tersegmentasi per pos
Alokasi per bulan	Rp71 miliar	Ruang fiskal terbatas
Kebutuhan gaji per bulan	±Rp60 miliar	April menanggung ganda
Sisa utang TA 2022	Rp37,2 miliar	Menekan likuiditas

Apa itu THR dan gaji ke-13 menurut regulasi terbaru

Regulasi terbaru memberi batas jelas tentang apa yang termasuk dalam pemberian thr dan gaji ke-13. SE Mendagri 900/2069/SJ merinci elemen yang harus diperhitungkan agar tidak ada tafsir berbeda.

Komponen utama yang wajib diperhitungkan

Secara komponen baku, paket meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Gaji pokok sebagai dasar penghitungan.
Tunjangan keluarga dan pangan sesuai ketentuan.
Tunjangan jabatan/umum sebagai pelengkap.

Porsi TPP dan kapasitas fiskal

SE juga menyatakan tambahan penghasilan (TPP) dapat dimasukkan hingga 50% dengan catatan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Frasa ini bukan pasal bebas untuk menunda; daerah wajib mengupayakan penyesuaian anggaran bila belum tersedia.

Aspek	Ketentuan	Implikasi
Komponen	Gaji pokok, tunjangan	Kepastian hak pegawai
TPP	Maks 50%	Perlu verifikasi kapasitas fiskal
Anggaran	Optimalisasi pos/penyesuaian	Harus tercatat dalam APBD
Rujukan	Peraturan dan pasal terkait	Dasar hukum penagihan

Memahami rincian ini membantu pns pppk dan publik memantau kepatuhan. Di lapangan, koordinasi anggaran menentukan lancarnya pencairan thr gaji.

Instruksi Mendagri: percepatan pembayaran lewat SE 900/2069/SJ

SE Nomor 900/2069/SJ memerintahkan kepala daerah mempercepat pembayaran thr dan gaji ke-13 sesuai jadwal nasional. Arahan ini memberi kerangka teknis bagi pemerintah untuk menutup celah likuiditas tanpa menunggu perubahan besar pada APBD.

Optimalisasi pos belanja gaji dan tunjangan

Jika anggaran belum lengkap, daerah diminta mengoptimalkan pos belanja gaji dan tunjangan dalam tahun anggaran berjalan. Langkah ini mendorong penggunaan anggaran yang sudah ada untuk menjaga hak pegawai, termasuk pns pppk.

Opsi pergeseran anggaran: BTT, penjadwalan ulang, dan pemanfaatan kas

SE menyebut beberapa opsi praktis: penggunaan BTT, penjadwalan ulang kegiatan/subkegiatan, atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai ketentuan. Semua pergeseran wajib didasari Perkada Penjabaran APBD dan dilaporkan ke pimpinan DPRD.

Opsi	Manfaat	Ketentuan
BTT	Penutup kebutuhan mendesak	Perkada dan pelaporan DPRD
Penjadwalan ulang	Ruang fiskal jangka pendek	Catatan dalam LRA jika tidak ada Perubahan APBD
Pemanfaatan kas	Percepatan pencairan	Sesuaikan dengan ketentuan akuntansi

Ketentuan SE menekankan transparansi dan akuntabilitas. Dengan payung ini, pemberian thr idealnya terlaksana tanpa mengorbankan gaji rutin.

gagal bayar thr pns: ketika anggaran ada, kas tak tersedia

Kondisi kas sering jadi penentu akhir meski angka anggaran tampak aman. Kasus Kuningan menunjukkan alokasi bulanan sekitar Rp71 miliar sementara kebutuhan gaji rutin berada di ±Rp60 miliar.

Ketika beban ganda muncul—gaji dan tunjangan musiman—likuiditas tertekan. Sisa utang TA 2022 makin mengikis ruang kas sehingga dana yang tercatat di APBD sulit dicairkan tepat waktu.

Alasan utama bukan hilangnya hak, melainkan ketiadaan dana likuid untuk mengeksekusi kewajiban secara bersamaan. Sistem keuangan daerah yang tidak mengantisipasi puncak beban musiman mudah melemah.

Timing anggaran vs realisasi kas sering tidak sinkron.
Pergeseran kas dan penjadwalan ulang menjadi solusi jangka pendek.
Transparansi kepada pegawai meredam keresahan sementara menunggu likuiditas.

Aspek	Dampak	Langkah singkat
Alokasi per bulan	Ruang fiskal sempit	Reprioritisasi pos dan penjadwalan
Sisa utang 2022	Tekanan kas	Pelunasan bertahap atau BTT
Perencanaan kas	Mencegah kejutan	Simulasi skenario puncak beban

“Pemda gagal thr” dan salah kaprah makna KKD/KKFD

Perdebatan soal keterlambatan pencairan sering terjebak pada kesalahpahaman istilah. Banyak pihak mengutip KKD/KKFD seolah itu alasan final untuk menunda pembayaran yang sudah tercantum dalam APBD.

Menurut ahli: KKD/KKFD relevan saat penganggaran, bukan saat pembayaran

Yusran Lapananda menegaskan bahwa KKD/KKFD adalah alat klasifikasi pada tahap penyusunan APBD dan Perkada Penjabaran APBD. Istilah ini membantu menata pos, bukan menjadi tameng menunda eksekusi.

Alasan yang tepat: ketiadaan ketersediaan dana dan konsekuensi akuntansi

Jika pos sudah dianggarkan tetapi kas kosong, nomenklatur yang tepat adalah ketiadaan ketersediaan dana. Kondisi ini berbeda dengan status anggaran yang belum disahkan.

Frasa “memperhatikan” memberi opsi pertimbangan, bukan hak menunda.
Peraturan akuntansi mengharuskan kewajiban tidak terbayar dilaporkan sebagai hutang daerah dalam LKPD.
Jika tidak dibayar hingga 31 Desember, BPK akan mengawasi penyajian dan pelunasannya.

Isu	Makna	Konsekuensi
KKD/KKFD	Klasifikasi anggaran	Tidak menghalangi pembayaran bila kas tersedia
Ketiadaan kas	Kondisi real	Dibatalkan menjadi hutang daerah di LKPD
Pengawasan	Peraturan dan pasal terkait	Audit BPK dan pengawasan DPRD

Dari anggaran ke kas: mengapa arus kas menentukan nasib THR

Arus kas menentukan apakah janji di anggaran benar-benar bisa direalisasi tepat waktu.

Anggaran mencatat kewajiban, tetapi eksekusi membutuhkan likuiditas di rekening. Di Kuningan, misalnya, alokasi per bulan sekitar Rp71 miliar sedangkan kebutuhan gaji rutin ±Rp60 miliar. Saat gaji dan thr gaji jatuh bersamaan, selisih ini membuat tekanan kas nyata.

Pembayaran sangat bergantung pada ritme masuk dan keluar kas, bukan hanya pada keberadaan pos di dokumen belanja.

Perbedaan dasar antara anggaran dan kas membuat kewajiban baru bisa dipenuhi jika likuiditas tersedia.
Perencanaan kas harus memasukkan keterlambatan transfer dan realisasi pendapatan lokal.
Buffer anggaran bulanan dan mekanisme early warning membantu mencegah krisis likuiditas.
Koordinasi antar perangkat daerah dan skema pergeseran cepat menjaga prioritas pembayaran.

Aspek	Fokus	Solusi singkat
Kas	Ketersediaan likuiditas saat puncak	Proyeksi kas dan buffer
Anggaran	Pencatatan kewajiban	Pergeseran pos bila perlu
Pembayaran	Eksekusi jadwal	Koordinasi lintas OPD

Intinya: arus kas yang sehat adalah prasyarat utama untuk menjaga reputasi pemerintah daerah dalam memenuhi hak pegawai.

Beban ganda: gaji rutin, THR, dan gaji ke-13 dalam kalender fiskal

Kalender fiskal daerah memunculkan dua puncak pengeluaran yang harus dikelola: pembayaran tunjangan raya menjelang Lebaran dan gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru. Tekanan ini membuat perencanaan kas jadi kunci agar gaji bulanan tidak terganggu.

Jadwal pencairan: kapan tunjangan raya dan gaji tambahan dibayar

Di Kuningan, otoritas mengantisipasi puncak beban pada April untuk tunjangan raya dan pada Juni untuk gaji ke-13 sesuai kalender pendidikan. Kepastian jadwal membantu pegawai merencanakan keuangan rumah tangga.

Kalender fiskal menempatkan dua puncak besar: tunjangan raya dan gaji ke-13.
Pencairan tepat waktu meningkatkan kepercayaan pegawai dan mendorong konsumsi lokal.
Simulasi kas harus memasukkan risiko keterlambatan transfer dan penurunan PAD.
Koordinasi dengan bank daerah dan komunikasi ke pns pppk membantu stabilitas.

Aspek	Waktu	Implikasi
tunjangan raya	Menjelang Lebaran	Kebutuhan mudik dan persiapan keluarga
gaji ke-13	Menjelang tahun ajaran baru	Biaya sekolah dan perlengkapan
gaji rutin	Bulanan	Harus aman meski ada beban musiman

Kapasitas fiskal daerah dan PMK 84/2023: kategori bukan vonis gagal bayar

PMK 84/2023 menjelaskan definisi kapasitas fiskal sebagai selisih tertentu antara pendapatan dan komitmen pengeluaran. Peraturan ini mengelompokkan daerah dari sangat rendah sampai sangat tinggi sebagai alat pemetaan.

Label itu membantu perencanaan anggaran. Namun, kategori bukanlah alasan otomatis untuk menunda kewajiban yang sudah dianggarkan.

Contoh Gorontalo menunjukkan bahwa daerah berkategori rendah atau sedang tetap bisa menyelesaikan tunjangan, thr gaji, dan gaji ke-13 bila manajemen kas disiplin.

PMK berfungsi sebagai peta risiko, bukan keputusan final.
Pasal terkait menempatkan klasifikasi untuk penganggaran, bukan pembenaran penundaan.
Komponen hak pegawai — termasuk gaji pokok dan tunjangan keluarga/pangan — tetap harus dihitung sesuai aturan.

Kategori PMK	Makna	Implikasi praktis
Rendah/Sedang	Pemetaan risiko likuiditas	Perlu proyeksi kas dan prioritas pos
Tinggi	Ruang fiskal lebih luas	Eksekusi lebih mudah tapi tetap butuh manajemen
Saran kebijakan	Koordinasi pusat-daerah	Dukungan teknis sesuai peraturan dan jadwal

Pernyataan dari otoritas fiskal pusat seperti sri mulyani menegaskan jadwal dan dukungan kebijakan. Fokus wajar beralih ke perbaikan tata kelola kas agar hak aparatur terpenuhi tepat waktu, bukan pada stigmatisasi kategori.

Studi kasus Kuningan: solusi jangka pendek vs. masalah struktural

Kuningan menargetkan pembayaran paling lambat 17/4/2023, tetapi realitas kas menuntut langkah cepat dan keputusan sulit.

Solusi jangka pendek bisa membantu. Optimalisasi kas berjalan dan penjadwalan ulang kegiatan memberi ruang likuiditas sesaat.

Namun akar masalah lebih dalam. Ketergantungan pada alokasi bulanan yang sempit dan sisa utang Rp37,2 miliar menggerus kemampuan eksekusi. Tekanan lain datang dari kebutuhan untuk menyiapkan gaji ke-13 pada Juni.

Perkuat fungsi treasury agar pembayaran tidak bergantung pada timing transfer antarbulan.
Komunikasi terbuka kepada pegawai pemerintah memperkuat kepercayaan saat ada keterlambatan.
Siapkan buffer kas sejak awal tahun untuk menutup beban gaji dan kewajiban musiman.

Jenis Tindakan	Manfaat	Batasan
Optimalisasi kas	Percepatan pembayaran	Sifat sementara
Reprioritisasi anggaran	Ruang fiskal darurat	Perlu Perkada penjabaran
Reformasi struktur belanja	Solusi berkelanjutan	Membutuhkan evaluasi menyeluruh

Alasan resmi sebaiknya jujur menyebut ketiadaan dana kas saat jatuh tempo, bukan menutupnya dengan istilah teknis. Evaluasi struktur belanja dan pendapatan membantu merumuskan perbaikan yang tahan lama bagi daerah lain dengan tantangan serupa.

Dampak ke pegawai: PNS dan PPPK menanggung ketidakpastian

Sepekan sebelum Idulfitri 2023 di Kuningan, banyak rekening belum terisi sehingga keluarga pegawai harus cepat menata ulang rencana belanja.

Ketidakpastian langsung memengaruhi psikologi pns pppk dan rumah tangga. Kebutuhan hari raya meningkat, sementara kepastian dana belum datang.

Banyak pegawai pemerintah menunda pembayaran sosial dan merestrukturisasi utang jangka pendek. Orang yang menanggung biaya sekolah anak sering memilih menunggu gaji ke-13 untuk membayar biaya pendidikan.

Komunikasi resmi yang rutin meredam spekulasi dan membantu penyesuaian anggaran.
Pegawai terdorong mencari alternatif pembiayaan dengan biaya lebih tinggi.
Pemetaan kelompok paling terdampak memudahkan penyaluran bantuan sementara.
Dialog antara serikat/korpri dan pemerintah daerah mempercepat solusi praktis.

Dampak	Konsekuensi	Tindakan singkat
Stres keluarga	Perubahan rencana belanja	Informasi berkala dari pimpinan
Kebutuhan pendidikan	Penundaan pembayaran sekolah	Skema jadwal cicilan atau bantuan sementara
Kinerja layanan	Turunnya motivasi pegawai	Jaga kepercayaan lewat transparansi

Pengalaman ini menegaskan pentingnya stabilitas likuiditas bagi kesejahteraan aparatur dan kualitas layanan publik.

Transparansi yang diminta Mendagri: tertib, transparan, akuntabel

Prosedur ketat dan dokumentasi resmi memperkecil potensi sengketa di lingkungan birokrasi. SE Nomor 900/2069/SJ menuntut proses pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan yang jelas dan tercatat.

Setiap pergeseran anggaran wajib disahkan lewat Perkada Penjabaran APBD dan dilaporkan ke pimpinan DPRD. Langkah ini bukan sekadar formalitas.

Transparansi berarti alur keputusan terdokumentasi, dapat diaudit, dan mudah diikuti publik saat muncul berita atau keraguan.

Kepatuhan prosedural mempercepat otorisasi pembayaran dan mengurangi konflik internal.
Pelaporan ke DPRD menjadi mekanisme checks and balances yang menguatkan legitimasi penggunaan kas.
Dokumen bernomor resmi memudahkan penelusuran alur keputusan saat diperlukan pemeriksaan BPK.

Aspek	Praktik	Manfaat
Dokumen bernomor	Perkada/SE/Surat tugas	Jejak audit jelas
Pergeseran anggaran	Perkada Penjabaran APBD	Legalitas dan transparansi
Pelaporan	Laporan kepada pimpinan DPRD	Checks and balances
Komunikasi publik	Pemberitaan resmi	Meredam spekulasi, termasuk soal bencana sumatera vs kebutuhan rutin

Benang merah penyebab: salah susun APBD, anggaran kas, dan hutang tahun lalu

Susunan anggaran yang tidak mengantisipasi ritme kas sering menjadi pemicu utama keterlambatan pembayaran. Saat puncak pengeluaran tiba, tekanan likuiditas terasa nyata meski angka di APBD tampak besar.

Warisan utang: beban dari tahun sebelumnya

Sisa utang TA 2022 di Kuningan sebesar Rp37,2 miliar dari total Rp94,5 miliar menyedot ruang kas. Sebagian telah dibayar dengan prioritas, namun beban yang tersisa mempersempit kemampuan daerah menutup kewajiban lain.

Salah susun APBD dan rencana kas yang tak mengantisipasi puncak beban memperbesar risiko keterlambatan.
Warisan utang menyerap dana kas sehingga ruang untuk membayar thr gaji menyempit saat krusial.
Struktur belanja pegawai yang dominan di banyak daerah meninggalkan fleksibilitas minim untuk penyesuaian cepat.
Ketidaksesuaian realisasi pendapatan dan target memperparah ketegangan kas dan memengaruhi gaji serta kewajiban lain.

Aspek	Dampak	Tindakan singkat
Carry-over utang	Mengurangi likuiditas	Prioritas pelunasan dan alokasi buffer
Perencanaan kas	Rentan pada puncak siklikal	Rencana ulang dan skenario stres
Siklus fiskal	Tekanan menjelang gaji ke-13	Simulasi sejak awal tahun

Tanpa evaluasi struktural dan pembenahan pipeline penerimaan, solusi sementara hanya menunda masalah ke tahun berikutnya. Pembentukan komite fiskal dan rencana kas dengan buffer adalah langkah praktis agar risiko serupa berkurang.

Langkah korektif yang realistis bagi pemda

Langkah konkret diperlukan agar tekanan kas tidak lagi menggoyang jadwal pencairan. Solusi harus menghubungkan aturan dengan praktik pelaksanaan sehingga proses berjalan cepat dan akuntabel.

Perkada Penjabaran APBD untuk mengesahkan pergeseran

Perkada Penjabaran APBD menjadi instrumen formal saat perlu menggeser pos. Dalam praktik, pemerintah siapkan Perkada untuk mengesahkan pergeseran anggaran sesuai SE 900/2069/SJ.

Langkah ini memastikan pencairan berjalan berdasarkan dokumen resmi dan pelaporan ke pimpinan DPRD, sehingga tidak menimbulkan kebingungan administratif.

Penguatan manajemen kas dan proyeksi DAU yang tersegmentasi

Pengelolaan kas harus lebih proaktif. Unit treasury perlu monitoring harian saldo dan proyeksi penerimaan. Untuk DAU yang tersegmentasi, proyeksi dibuat per pos agar tidak terjadi kebuntuan antarpos saat beban puncak.

Gunakan BTT terbatas untuk menutup gap jangka pendek.
Jadwalkan ulang kegiatan non-mendesak untuk memberi ruang likuiditas.
Perpendek SOP pencairan dan latih tim anggaran serta bendahara.
Bangun dashboard fiskal real-time untuk pengambilan keputusan cepat.

Tindakan	Manfaat	Catatan
Perkada Penjabaran	Legalitas pergeseran anggaran	Perlu persetujuan DPRD
Penguatan treasury	Kendali kas lebih baik	Monitoring harian saldo
Dashboard fiskal	Respons cepat terhadap risiko	Investasi sistem dan pelatihan

Peran pusat: sinyal Sri Mulyani soal jadwal dan dukungan kebijakan

Sinyal dari Sri Mulyani memberi kepastian waktu yang membantu daerah menata arus kas menjelang beban musiman.

Penetapan jadwal pencairan oleh pusat membuat unit anggaran bisa menyusun prioritas. Informasi ini membantu mengatur aliran kas agar gaji ke-13 dan kebutuhan rutin tidak saling bertumpuk.

Pemerintah dan kementerian terkait perlu selaras agar eksekusi tidak bergantung pada improvisasi di menit terakhir. Pemerintah siapkan kerangka regulasi dan alur transfer yang sinkron dengan puncak kebutuhan daerah.

Komunikasi dini memberi kesempatan bank penampung menyiapkan likuiditas yang diperlukan.
Dukungan kebijakan memberi fleksibilitas administratif untuk pergeseran terukur saat kritis.
Isu seperti bencana sumatera sebaiknya tidak mengalihkan fokus dari kewajiban rutin kepada aparatur.

Peran Pusat	Manfaat	Catatan
Sinyal jadwal resmi	Prediktabilitas arus kas	Mengurangi improvisasi daerah
Kerangka kebijakan	Fleksibilitas administratif	Perlu pelaporan dan transparansi
Koordinasi lintas kementerian	Kepercayaan pegawai	Sinkronkan transfer dan jadwal pencairan

Kesimpulan

Kesimpulannya, akar persoalan adalah ritme kas yang tidak sinkron saat puncak pengeluaran, bukan semata besarnya anggaran di atas kertas.

Regulasi seperti SE 900/2069/SJ dan aturan pusat memberi kerangka untuk percepatan PP Nomor 11 Tahun 2025 tentang hak keuangan aparatur.

Praktiknya, manajemen kas yang disiplin, Perkada Penjabaran APBD, BTT terbatas, dan buffer kas mencegah risiko. Transparansi proses memperkuat kepercayaan publik dan pegawai.

Dalam pemberitaan, fokus pada solusi struktural agar pembayaran thr, thr gaji dan gaji ke-13 bisa terlaksana tepat waktu dan menjaga stabilitas layanan publik.